Pasalnya, keuntungan yang diperoleh dari BUMD milik Pemerintah Provinsi Bangka Belitung itu dianggap tak tau rimbanya.

Ditambah lagi, PT Jamkrida Babel saat ini masih dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantaran dianggap 'tidak sehat' pasca kurangnya penyertaan modal.

Oleh karna itu pula, Komisi II DPRD Babel tampak kompak atau sepakat menunda rencana pernyataan modal bagi PT Jamkrida sebelum mereka segera menuntaskan segala catatan diberikan, sampai tenggat waktu yang telah ditentukan.

Salah satunya diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Babel Rina Tarol, yang terlihat getol tak ingin menyetujuinya adanya penyertaan modal Rp 2 miliar kepada PT Jamkrida.

"Dari mulai 2020, PT Jamkrida tidak memberikan keuntungan atau deviden buat Babel. Bahkan 2020 ada kerugian 1 miliar. Kalau tidak ada manfaatnya buat kita, untuk apa," kata dia usai rapat dengan Jamkrida, seraya menyebut kembali terjadi kerugian di 2021, Kamis (12/6/2025).

Politisi Golar ini tak menampik sedang tidak baik-baiknya kondisi PT Jamkrida Babel. la menilai kondisi berlarut-larut yang dialami Jamkrida karena tidak lepas memenuhi komitmen atas pernyataan modal diberikan ke daerah-daerah.

"Ya, ini Sakit. Kalau tidak bermanfaat buat kita ya bubarkan. Ini menjadi beban untuk keuangan kita," ungkap dia.

"Inikan mereka terseok-seok karena tidak memenuhi komitmen pada saat pembentukan yang seharusnya dilakukan," ujar Rina.